Lombok Barat, Signal NTB — Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, mulai memasuki tahapan krusial. Salah satu bakal calon kepala desa (Bakal Kades), Muhammad Sa’i, secara resmi mendatangi Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Lembar untuk melengkapi dan menyerahkan berkas pendaftaran.
Kedatangan Muhammad Sa’i disambut oleh panitia pemilihan. Dalam kesempatan tersebut, ia mengonfirmasi bahwa seluruh dokumen persyaratan administrasi yang disyaratkan oleh panitia telah dinyatakan lengkap.
Usai penyerahan berkas, Muhammad Sa’i mengungkapkan motivasi utamanya maju dalam kontestasi Pilkades Lembar periode ini. Setelah menyelesaikan masa purna tugasnya di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), ia merasa terpanggil untuk mendedikasikan pengalaman dan waktunya demi kemajuan desa tanah kelahirannya.
“Saya maju menjadi bakal calon kepala desa karena tergerak melihat kondisi tatanan desa yang perlu dibenahi. Setelah purna tugas dari PDAM, saya siap mencurahkan pikiran dan tenaga untuk membawa tatanan Desa Lembar ke arah yang lebih baik,” ujar Muhammad Sa’i.
Dalam pemaparannya, Muhammad Sa’i mengusung visi utama: “Bersama Kita Bisa Menuju Perubahan untuk Desa Lembar”. Gagasan perubahan ini mencakup pembenahan menyeluruh, baik pada sektor infrastruktur fisik maupun pembangunan sumber daya manusia melalui jalur formal dan non-formal.
Menanggapi isu strategis mengenai kondisi infrastruktur jalan utama di wilayah Lembar yang berstatus kewenangan Pemerintah Provinsi NTB, Muhammad Sa’i menegaskan pentingnya sinergi dan komunikasi antartingkatan pemerintah.
“Mengenai akses jalan yang berstatus jalan provinsi, tentu solusinya adalah membangun koordinasi dan relasi yang kuat dengan pemerintah tingkat atas. Kita akan terus berikhtiar dan memperjuangkan ke tingkat provinsi agar infrastruktur jalan di wilayah Lembar ini bisa mulus dan mantap,” tegasnya.
Tahapan Pilkades Lembar sendiri saat ini terus berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Panitia Pilkades Kabupaten Lombok Barat, mencakup verifikasi berkas pendaftaran sebelum penetapan calon resmi dan pengundian nomor urut.
