{"id":1685,"date":"2026-10-24T08:48:20","date_gmt":"2026-10-24T08:48:20","guid":{"rendered":"https:\/\/signalntb.com\/?p=1685"},"modified":"2026-10-24T08:48:27","modified_gmt":"2026-10-24T08:48:27","slug":"dpw-ppp-ntb-desak-dprd-proses-paw-akri-prof-zainal-asikin-ancam-layangkan-gugatan-ptun","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/signalntb.com\/?p=1685","title":{"rendered":"DPW PPP NTB Desak DPRD Proses PAW Akri, Prof Zainal Asikin Ancam Layangkan Gugatan PTUN"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Mataram \u2014 Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nusa Tenggara Barat (NTB) yang juga Guru Besar Hukum Universitas Mataram, Prof. Zainal Asikin, mendesak pimpinan DPRD NTB untuk segera memproses pengajuan Penggantian Intertemporal (PAW) terhadap H. Moh. Akri, S.HI.,
Prof. Asikin menegaskan bahwa pemberhentian Akri dari keanggotaan partai telah sah secara hukum dan keputusannya diambil secara kolektif kolegial oleh pengurus partai yang aktif.
Menurut Prof. Asikin, mekanisme pengambilan keputusan di internal DPW PPP NTB telah sesuai prosedur hukum internal organisasi. Langkah PAW ditempuh karena yang bersangkutan dinilai tidak lagi aktif serta tidak menunjukkan loyalitas kepada partai.
“Keputusan ini diambil secara kolektif kolegial oleh unsur pimpinan yang aktif di kantor, yaitu Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Tidak pernah diputuskan hanya oleh satu atau dua orang,” tegas Prof. Asikin saat memberikan keterangan kepada awak media.
Ia juga menambahkan bahwa Akri tidak mengajukan upaya perlawanan atau banding ke Mahkamah Partai atas SK pemberhentian dirinya. Secara hukum, tidak adanya perlawanan menandakan bahwa status pemecatan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) di internal partai.
“Akri sudah dipecat secara sah. Karena dia tidak mengajukan banding ke Mahkamah Partai, secara hukum artinya dia menerima keputusan pemecatan tersebut. Maka dari itu, proses PAW ini sah demi hukum,” lanjutnya.
Menanggapi klaim adanya SK baru atau SK tandingan yang dinilai membatalkan SK pemberhentian sebelumnya, Prof. Asikin menilai SK tersebut cacat hukum dan “bodong”. Pasalnya, SK tersebut diterbitkan oleh oknum pengurus yang sebelumnya sudah dikenakan sanksi pemberhentian akibat tidak pernah aktif dan tidak memiliki kartu tanda anggota (KTA) resmi.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n


“Bagaimana mungkin orang yang sudah diberhentikan dan tidak sah secara kedudukan organisasi bisa menerbitkan SK baru? Secara fakta hukum, pengurus yang aktif dan sah tersisa empat orang. Jika dilakukan voting, keputusan partai sudah sangat jelas,” ujarnya.
Prof. Asikin juga menyoroti langkah DPRD yang berencana melakukan konsultasi terlebih dahulu mengenai berkas PAW ini. Menurutnya, konsultasi ke kementerian tidak diperlukan karena status hukum pemecatan kader partai sudah terang benderang.
“Konsultasi itu dilakukan jika ada hal yang kabur (blurring). Ini masalah internal partai yang sudah jelas landasan hukumnya. Orang yang dipecat partai karena tidak loyal, apa lagi yang mau dikonsultasikan? Langkah ini hanya membuang-buang anggaran,” kritiknya.
DPW PPP NTB memberikan batas waktu kepada pimpinan DPRD untuk merespons dan memproses surat pengajuan PAW tersebut. Sesuai ketentuan Regulasi Administrasi Pemerintahan terbaru, pihak partai menunggu iktikad baik DPRD dalam rentang waktu lima hari hingga satu minggu ke depan.
Jika DPRD tetap menunda atau menolak memproses pengajuan PAW tersebut, DPW PPP NTB memastikan akan menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Kami beri waktu. Jika dalam seminggu ini tidak ada reaksi atau proses dari DPRD, kami akan melakukan gugatan ke PTUN. Ini adalah prosedur hukum yang benar untuk meluruskan aturan,” pungkas Prof. Asikin.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Mataram \u2014 Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nusa Tenggara Barat (NTB) yang juga Guru Besar Hukum Universitas Mataram, Prof. Zainal Asikin, mendesak pimpinan DPRD NTB untuk segera memproses pengajuan Penggantian Intertemporal (PAW) terhadap H. Moh. Akri, S.HI.,Prof. Asikin menegaskan bahwa pemberhentian Akri dari keanggotaan partai telah sah secara hukum dan keputusannya<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[152],"class_list":["post-1685","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mataram","tag-prof-asikin"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/signalntb.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1685","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/signalntb.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/signalntb.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/signalntb.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/signalntb.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1685"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/signalntb.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1685\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1688,"href":"https:\/\/signalntb.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1685\/revisions\/1688"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/signalntb.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1685"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/signalntb.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1685"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/signalntb.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1685"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}